Kementerian Negara BUMN menargetkan dana program kemitraan dari para BUMN untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) pada 2010 mencapai Rp1,6 triliun. Dana itu berasal dari 142 BUMN yang ada.

 

 

”Tahun ini dana program kemitraan untuk UKM sudah mencapai Rp1,4 triliun. Tahun depan seiring dengan pertambahan laba BUMN, kami harapkan bisa meningkat 10% menjadi Rp1,54 triliun. Tapi, semoga bisa di atas itu menjadi Rp1,6 triliun,” ujar Staf Ahli Menteri Negara BUMN Bidang Kemitraan dan Usaha Kecil, Gumilang Hardjakoesoema, seusai membuka PKBL BUMN Expo 2009 di Grand City, Surabaya, Rabu (9/12/09).

Gumilang mengatakan, dana tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk mengembangkan UKM. Selain dalam bentuk pembiayaan berbunga rendah, dana tersebut juga digunakan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas UKM.

”Yang selama ini sangat lemah di UKM adalah kemampuan pemetaan pasar, market intelligence. Padahal, itu sangat diperlukan agar UKM bisa terus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Produk UKM tak kalah bagus dengan perusahaan besar, tapi kalau tak mampu memetakan pasar, ya percuma saja karena produknya tak bisa terjual,” jelas Gumilang.

Hingga saat ini, kata dia, terdapat 620.000 unit UKM yang menjadi mitra binaan seluruh BUMN yang ada. Saban tahunnya, diharapkan ada peningkatan 50.000 mitra binaan.

”Program ini wajib untuk semua BUMN. Bagi BUMN yang masih kesulitan finansial, kontribusi ke UKM tak harus berbentuk dana, tapi bisa bersinergi dengan BUMN lain dalam hal pemberian pelatihan, pendampingan penataan laporan keuangan, dan sebagainya,” tuturnya.

Gumilang menambahkan, saat ini program kemitraan BUMN tersebut juga akan disinergiskan dengan program pemerintah daerah, baik kota/kabupaten maupun provinsi. Kementerian Negara BUMN tengah melakukan konsolidasi untuk memadukan program-program tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dan bisa lebih efektif.

”Kami sedang review hal tersebut, kami kumpulkan planning pemerintah daerah kemudian kami bahas untuk dipadukan. Dipadukan dalam hal ini bisa jadi kami melihat ada celah yang masih belum dimasuki pemerintah daerah atau BUMN bisa ikut serta menopang pemberdayaan UKM yang selama ini sudah dilakukan pemda,” ujar Gumilang.